PRABUMULIH, kemuningnews.com| Setelah menunggu keputusan selama tiga hari, portal di perlintasan rel kereta api kawasan Patih Galung akhirnya resmi dibuka pada Jumat (27/2/2026).
Pembukaan akses tersebut mendapat pengawalan langsung dari Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), pihak kelurahan, Camat Prabumulih Utara dan Camat Prabumulih Timur, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Pembukaan portal disambut antusias warga sekitar yang selama ini mengeluhkan terhambatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi akibat penutupan akses tersebut.
Ketua APM, Adi Susanto, SE, menyatakan bahwa langkah ini merupakan hasil perjuangan bersama masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara damai dan konstitusional.
“Alhamdulillah hari ini portal resmi dibuka. Ini bukti bahwa aspirasi masyarakat didengar. Kami tetap mengimbau warga agar menggunakan perlintasan dengan tertib dan mengutamakan keselamatan,” ujarnya di lokasi.
Lurah setempat yang turut hadir, bersama dengan dan Camat Prabumulih Barat, menegaskan bahwa pembukaan portal telah melalui koordinasi mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk unsur perkeretaapian dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih menyampaikan bahwa pembukaan dilakukan dengan sejumlah ketentuan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api.
“Kami membuka akses ini dengan pengawasan. Masyarakat diminta disiplin, mematuhi rambu, dan memastikan kondisi aman sebelum melintas,” jelasnya.
Sebelumnya, polemik portal di kawasan Patih Galung, Kota Prabumulih, sempat menjadi perhatian luas karena dinilai berdampak pada aktivitas warga. Dalam pembahasan sebelumnya, perwakilan DPRD Kota Prabumulih, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan turut terlibat dalam proses koordinasi, yang juga melibatkan pihak kecamatan dari Prabumulih Utara dan Timur.
Dengan dibukanya kembali portal tersebut, masyarakat berharap aktivitas sehari-hari dapat kembali normal tanpa mengabaikan faktor keselamatan di perlintasan sebidang. APM menegaskan akan tetap melakukan pemantauan di lapangan, bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan, guna memastikan kebijakan ini berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.( Kenzo)
